Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan, tidak ada regulasi tumpang tindih dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang mempengaruhi lambatnya proses pembentukan bursa kripto.
Hal itu diungkapkan Deputi Direktur Pasar Modal I OJK Daud Tarigan, usai dimintai keterangan oleh Ombudsman untuk mendalami dugaan maladministrasi oleh Bappebti.
“Tidak ada (regulasi yang berbenturan). Kami di sini sebagai yang diminta konfirmasi saja terkait aset kripto,” jelas Daud kepada wartawan di Kantor Ombudsman RI, Kamis (9/2/2023).
Ia pun menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), pengawasan dan pengaturan terkait kripto akan menjadi wewenang OJK. Karena itu, OJK memenuhi panggilan Ombudsman untuk memberi penjelasan umum terkait kewenangan dan prosedur pembentukan bursa kripto.
“Pada UU PPSK disebutkan bahwa transisinya dua tahun, rancangan peraturan pemerintahnya enam bulan, sejak UU itu diterbitkan. Setelah ini akan dirumuskan bersama ya antara kemenkeu, BI, dan Bappebti bagaimana rancangan peraturan pemerintahnya,” papar Daud.
Ditemu secara terpisah, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyatakan bahwa keterangan dari OJK sudah lengkap, sehingga tidak ada pemanggilan lanjutan.
“Sudah jelas OJK firm hari ini tuntas. Informasinya sudah lengkap nggak perlu lagi ada lanjutan berarti clear tinggal Bappebti. Jadi besok BI, Senin (13/2/203) Kemenkeu,” sambung Yeka.
Sebelumnya, dia menjelaskan bahwa Ombudsman perlu memeriksa regulasi lain yang diperkirakan ada di lembaga selain Bappebti. Mengingat, saat ini sudah ada UU PPSK yang memindahkan regulasi terkait kripto dari Bappebti ke OJK. Menurutnya, regulasi-regulasi itu harus didalami, demi prinsip kehati-hatian dan komprehensif.
Dicetak ulang dari Beritasatu, hak cipta isi berita dimiliki oleh pemilik asli.
免責事項：本記事で述べられている見解は著者の見解のみであり、Followmeの公式見解を反映するものではありません。Followmeは、提供された情報の正確性、完全性、信頼性について一切責任を負いません。また、書面で明示的に記載されている場合を除き、本記事の内容に基づいて行われたいかなる行動についても責任を負いません。
古いコメントはありません。ソファをつかむ最初のものになりましょう。